Kepuasan Bidan Desa dalam Pelayanan Persalinan Normal pada Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan

Abstract

Klaim persalinan yang rendah mengindikasikan ketidakpuasan bidan pada implementasi kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penyebabkan ketidakpuasan bidan dan hambatan implementasi kebijakan Jampersal di tingkat pelaksana. Penelitian deskriptif dengan desain studi kasus ini melakukan pengumpulan data kualitatif pada periode Maret _ Juli 2012 terhadap informan empat bidan pegawai negeri sipil (PNS) dan empat bidan pegawai tidak tetap (PTT). Ditemukan ketidakpuasan bidan dan hambatan pelaksanaan kebijakan Jampersal tahun 2012, meliputi; besaran, pemotongan, dan lama klaim persalinan, penghapusan klaim persalinan komplikasi yang dirujuk, persaingan tidak sehat, dan proses administrasi. Ketidakpuasan bidan dan hambatan implementasi kebijakan Jampersal memerlukan kerja sama kalangan stakeholder untuk berkoordinasi secara mendalam untuk implementasi kebijakan Jampersal yang lebih baik pada masa mendatang. The low service reimbursement indicates midwife unsatisfaction on policy implementation of delivery insurance in Purbalingga District. The objective of this study was to explore several cause factors of and to know the barrier problem on delivery insurance policy implementation at the ground level. This descriptive case study used qualitative data that collected in period March _ July 2012. The Informants of this research include four civil servant midwives and four non civil servant midwives. This research found six factors causes midwives unsatisfaction at Jampersal policy implementation in 2012 include reimbursement payment reduction, amount of service reimbursement; delivery service complication referral payment; unfair competition practice; long time waiting for the reimbursement payment; delivery service reimbursement administration process. The midwife unsatisfaction and the delivery insurance policy implementation barrier need collaboration among stakeholders to deeply coordination for better delivery insurance policy implementation in the future.