Analysis of Partnership of Private Practice Midwife in The National Health Insurance Program in District Bungo Jambi Province
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BPJS Kesehatan. (2015). Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam JKN.
Budiman. (2015). Buku Ajar Isu Tataran Kesehatan Masyarakat, Bandung, PT Refika Aditama.
Gibson, Ivancevich, Donnelly. (1996). Organisasi Perilaku Struktur Proses Jilid I Edisi Kelima, Jakarta, Erlangga.
Helmizar. (2014). Evaluasi Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal). Jurnal Kesehatan Masyarakat.
Ikatan Bidan Indonesia. (2014). Surat Edaran Nomor 117/SE/PPIBI/II/2014 tentang pelayanan Kebidanan di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
IBI Kab. Bungo. (2017). Laporan Bulan Februari 2017.
Kementerian Kesehatan RI. (2014). Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
Lawintono, L. (2015). Kontroversi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Terhadap Kewenangan Bidan Mandiri. 27 Maret 2015. http://www.profesibidan.com. Diakses pada Maret 2017.
Linggasari, Y. (2015). Bidan Mandiri yang Berjejaring Dengan BPJS Kesehatan Sedikit. 20 Maret 2015. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150320011628-20-40469/bidan-mandiri-yang-berjejaring-dengan-bpjs-kesehatan-sedikit . Di akses tanggal 11 Maret 2017
Listyowati, R dkk. (2015). Laporan Penelitian, Persepsi Bidan Praktik Mandiri Terhadap Perubahan Skema Pembiayaan Dari Jampersal ke Jaminan Kesehatan Nasional di Bali. Sebuah Joint Research Kerja Sama Antara Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di akses tanggal 4 Maret 2017.
Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
Permenkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Permenkes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Thabrany, Hasbullah. (2014). Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
Thabrany, Hasbullah. (2015). Jaminan Kesehatan Nasional, Edisi Kedua, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang RI. (2004). Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang RI. (2011). Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Widiyani, Rosmha. (2014). Mekanisme JKN Bingungkan Para Bidan. Tersedia di URL: https://lifestyle.kompas.com/read/2014/01/12/2051572/Mekanisme.JKN.Bingungkan.Para.Bidan. Diakses pada tanggal 4 Maret 2017.
Yandrizal dan Suryani, D. (2014). Analisis Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu. Jurnal Kesehatan Andalas, 2015, 4(1). Tersedia di URL : http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/208. Di akses tanggal 27 Maret 2017.
Yayasan Satu Karsa Karya. (2015). Optimalisasi Pelayanan Kebidanan di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Tersedia di URL: http://transformasipendidikan.org/view-newsroom&id=1. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017.
Zakiah, S. (2015). Faktor Individual dan Faktor Struktural yang Berperan dalam Keikutsertaan Bidan Praktik Mandiri pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabanan. (Tesis), Universitas Udayana, Denpasar.
DOI: http://dx.doi.org/10.7454/ihpa.v3i1.2129
Refbacks
- There are currently no refbacks.