THE IMPLEMENTATION ANALYSIS OF THE INCLUSION OF HEALTH WARNINGS AND HEALTH INFORMATION POLICY ON CIGARETTE PACKAGING

Diah Ekawati, Ede Surya Darmawan

Abstract


ABSTRACTPictorial health warnings already implemented for more than two years since June 24, 2014, however, there are no changes made following the Minister of Health Regulation No. 28 of 2013 until now. According to the results of the National Survey of Assessment of the Implementation of Pictorial Health Warning (PHW) in Indonesia in 2015 towards the compliance of the tobacco industry, it is known that the cigarette industry has not yet adhered to pictorial health warnings. The Government hopesthat the existence of the Minister of Health Regulation No. 28 can reduce the prevalence of smokers, but data from 2016 SIRKERNAS shows that the prevalence of smoking is increasing. The purpose is to dig deeper towards the implementation of the inclusion of health warnings and health information policy on cigarette packaging, henceforth it can be input into the formulation of tobacco control strategies. This study uses descriptive studies with qualitative analysis through in-depth interviews and document review. Aspects of the process (communication, bureaucratic structure and disposition), aspects of the actor (commitments and relationships) aspects of the content (level, benefits and policy objectives) as well as aspects of the context (political culture and socio-economic) are interrelated and influence each other in the implementation of the inclusion of warnings and health information on the cigarette packs. The implementation of the inclusion of warnings and health information on cigarette packaging has been carried out, and the level of industry compliance in including the PHW at the retail level has reached 99.91%. However, the cigarette industry is not compliant in fulfilling the provisions because the size is not appropriate, PHW images covered by excise tapes, and some terms indicate quality, superiority, security, and imaging. ABSTRAKPeringatan kesehatan bergambar sudah diterapkan lebih dari dua tahun sejak 24 Juni 2014, akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan pergantian sesuai dengan Permenkes No 28 Tahun 2013. Hasil Survei Nasional Penilaian Implementasi Peringatan Kesehatan Bergambar di Indonesia tahun 2015 terhadap kepatuhan industry rokok, diketahui bahwa industry rokok belum patuh terhadap peringatan kesehatan bergambar. Harapan Pemerintah dengan adanya Permenkes 28 dapat menurunkan prevalensi perokok akan tetapi data Sirkernas 2016 menunjukan prevalensi merokok semakin menningkat. Tujuan dari artikel ini adalah ntuk menggali lebih dalam terhadap implementasi kebijakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok untuk selanjutnya dapat menjadi masukan dalam perumusan strategi pengendalian tembakau. Metode yang digunakan merupakan studi deskriptif dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Aspek proses (komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi), aspek aktor (komitmen dan hubungan), aspek konten (level, manfaat dan tujuan kebijakan) serta aspek konteks (budaya politik dan social ekonomi) memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok sudah terlaksana dan tingkat kepatuhan industri dalam mencantumkan PHW ditingkat ritel telah mencapai 99.91%. 

Keywords


PHW; cigarettes; tobacco; policy implementation

Full Text:

PDF

References


Adisasmito, W. (2008). Sistem Kesehatan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Agustino, L. (2008). Dasar Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.

Budiardjo, Miriam, (2004). DasarDasarIlmuPolitik. Jakarta: PT GramediaPustakaUtama.

Buse, Mays, & Walt. (2005). Making Health Policy. England: Open University Press.

Direktorat Pengawasan Napza, BPOM (2016). Hasil Pengawasan Produk Tembakau. Jakarta: BPOM

Edward III, George C.(1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.

Grindle, Merile S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World: Princeton University Press.

Menteri Kesehatan. (2016). Arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada The 3 rd Indonesian Conference on Tobacco or Health. Jogjakarta.

Menteri Kesehatan. (2017). Paparan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

Nawawi. (2009). Public Policy. Surabaya: PMN.

Neltje, Jeane. (2011). Hukum Efektivitas Peraturan Terkait Pengendalaian Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. Laporan Akhir Penelitian Jakarta: BPHN Kemenkumham.

Purwanto, & Sullistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Medika

Ripley, Ronald B and Grace Franklin. (1986). Policy Implementation Bereaucracy. Chicago : Dorsey Press.

Solichin, Abdul Wahhab. (2015). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta : PT Bumi Aksara

Subarsono.(2012). Analis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikas. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Supriadi, A. (2012). Analisis Prakondisi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP). Accessed on : http//journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan pembelajaran/article/view/2576

Menteri Kesehatan. (2016). Arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada The 3 rd Indonesian Conference on Tobbaco or Health. Jogjakarta

Tangkilisan, Hesel Nogi.(2003). Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta:

TCSC. (2013). Atlas Tembakau Indonesia. Jakarta: TCSC INDONESIA.

Winarno. (2012). Kebijakan Publik Teori, proses dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.

Ronald G Ehrenberg and Robert S. Smith. (2005)Modern Labor Economics Theory and Public Policy. London: Scott, Foresman, and Company.




DOI: http://dx.doi.org/10.7454/ihpa.v4i2.2009

Refbacks

  • There are currently no refbacks.