AN ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF THE HUMAN RESOUCES IN THE HEALTH FIELD PLANNING POLICY IN DEPOK, 2017

Hani' Annadoroh, Yaslis Ilyas

Abstract


Abstract. According to the Minister of Health Regulation no. 33/2015 (Permenkes 33) on Guidelines for Composing the Human Resources in the Health Field (HRH) Planning, planning for HRH must be done from the bottom up. In 2016, Depok City has implemented the regulation, but the results were not applicable. This qualitative study analyzes the process of creating the planning document at Depok City in 2017 through in-depth interviews and documentary research. We discovered that the 2017 HRH planning document in Depok City did not completely follow all the steps stated in Permenkes 33. Ineffective communication caused lack of commitment and support from the stakeholders, which in turn, caused the lack of support from the bureaucratic structure, such as standard operational procedures, regulation, and allocation of resources, whether it was manpower, funding, or facilities. Therefore, we recommend that the socialization or advocation process to the stakeholders to be increased.Abstrak. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam bidang Kesehatan (SDMK), perencanaan SDMK harus dilakukan secara berjenjang dari bawah ke atas. Di tahun 2016, kota Depok telah melaksanakan permenkes tersebut, akan tetapi hasilnya belum dapat dijadikan pertimbangan dalam manajemen kepegawaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK kota Depok tahun 2017 dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK kota Depok tahun 2017 belum sesuai dengan tahapan yang terdapat dalam Permenkes 33 tahun 2015. Permasalahan disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif, yang menyebabkan tidak adanya komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan, sehingga tidak terdapat dukungan dari struktur birokrasi yang berupa SOP dan peraturan, dan alokasi sumber daya, baik manusia, dana, maupun fasilitas. Untuk itu, sebaiknya proses sosialisasi atau advokasi ke para pemangku kepentingan ditingkatkan.

Keywords


Planning; Human Resources in Health; Permenkes 33/2015

Full Text:

PDF

References


Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Law No. 36/2009 on Health. Kemenkes RI. Jakarta, 2009.

Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Minister of Health Regulation No. 33/2015 on Guidelines for Health Human Reources Planning. Kemenkes RI. Jakarta, 2015.

Marlinda P. Analisis Perencanaan Kebutuhan Tenaga Dokter Oleh Kesehatan Kota Pekanbaru. Jurnal Niara 2017; 9(2): 43-61.

Gail TM, Birch S, and MacKenzie A. A synthesis of recent analyses of human resources for health requirements and labour market dynamics in high-income OECD countries. Human Resources for Health 2016; 14: 59.

Kurniati A, Rooskam E, Afzal MM, et al. Strengthening indonesia's health workforce through partnerships. Public Health 2015; 129(9): 1138-49.

Riley P L, Zuber A, Vindigni SM, et al. Information systems on human resources for health: A global review. Hum Resour Health 2012; 10: 7.

Marlinda S, Bachtiar H, and Astiena A. K. Analisis Sistem Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011. Sumatera Utara, 2011.

Tachjan H. Implementasi Kebijakan Publik. AIPI-Puslit KP2W Lemlit UNPAD. Bandung, 2006.

Depok City Health Office. Profil Kesehatan Kota Depok. Depok HO. Depok, 2016.

West Java Provincial Central Statistic Bureau. Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2005-2013. Downloaded from https://jabar.bps.go.id/statictable/2015/09/23/81/laju-pertumbuhan-penduduk-di-provinsi-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota-2005-2013.html on 6th October, 2017.

Media Indonesia. Depok Kekurangan PNS Bidang Kesehatan. 5th February, 2016. Downloaded from http://mediaindonesia.com/read/detail/27443-depok-kekurangan-pns-bidang-kesehatan on 29th November, 2017.

Rusli B. Kebijakan Publik; Membangun Kebijakan Publik yang Resonsif (2nd ed). Hakim publishing. Bandung, 2015.

Edwards III, GC. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press. Washington, D.C. 1980.

Ronodirjo RF and Sjahid A. Panduan Pelatihan Advokasi Berbasis Komunikasi Persuasif: Pendekatan Neuro Linguistic Programming (NLP). Downloaded from https://www.unicef.org/indonesia/id/BukuPanduan-Pendahuluan.pdf on 6th October, 2017.

Guspianto. Analisis Penyusunan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi. Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat FKIK UNSOED. Purwokerto, 2012.

Winarno B. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, 2nd print. Media Presindo. Yogyakarta, 2004.

Widodo J. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik 10th ed. Media Nusa Creative. Malang, 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.7454/ihpa.v4i1.2303

Refbacks

  • There are currently no refbacks.